Hitung-hitung Gaji dan Pengeluaran Anggota Dewan

Raih Kekuasaan, ”Gemukan” Pundi-pundi Uang

Setelah menunggu sekitar dua bulan, akhirnya hari ini, Jumat (28/8), sebanyak 55 calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Sumbar mulai merasakan kursi empuk wakil rakyat. Kalau sebelumnya ”bukan apa-apanya”, sekarang kekuasaan bersama fasilitas sudah berada di tangan. Benarkah mereka benar-benar penyambung lidah rakyat?

Laporan Rommi Delfiano—Padang

Menjadi anggota DPRD atau DPR, jelas salah satu tujuan jangka panjang yang ingin direngkuh politisi. Tak sempurna rasanya, bila tak merasakan duduk sebagai wakil rakyat. Apalagi gambaran materi yang bisa diperoleh sampai belasan atau puluhan juta rupiah. Itu belum lagi prestise di masyarakat.
Pendapatan anggota DPRD sebenarnya sudah dijamin melalui peraturan pemerintah. Besar pendapatan mereka tercantum dalam PP No 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Total penerimaan wakil rakyat bisa mencapai sekitar Rp15-16 juta per bulan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen. Jumlah itu variatif. Bergantung posisi dan ”keaktifan” anggota tersebut selama berkiprah di gedung dewan. Bila memiliki jabatan, berkorelasi terhadap pendapatannya.
Di atas kertas jumlah itu bakal diterima anggota DPRD Sumbar tiap bulannya. Kalkukasinya, honor (gaji dewan) bisa mencapai Rp6,3 juta per bulan, lalu tunjangan perumahan Rp3,7 juta, dan tunjangan komunikasi intensif Rp5,1 juta. Sedangkan bagi mereka menduduki jabatan tertentu, jumlahnya akan lebih besar dari itu.
Di luar pendapatan itu, anggota DPRD Sumbar masih memiliki sumber pemasukan lainnya. Sumbernya bermacam-macam seperti kunjungan kerja ke luar daerah dan dalam daerah, pelatihan/workshop, dan kegiatan panitia khusus (pansus). Untuk ”gizi” tambahan ini jumlahnya beragam dan tentatif.
Untuk kunjungan kerja (kunker), biasanya anggota dewan terhormat juga dapat uang harian. Mereka mendapat jatah keluar daerah sekali dalam tiga bulan. Jumlahnya tergantung daerah yang dituju. Sebagai perbandingan, menurut sumber Padang Ekspres di gedung DPRD Sumbar, untuk Jakarta jumlahnya mencapai Rp1.350.000 per hari.
”Angka itu sudah termasuk sewa kamar hotel, uang makan, akomodasi lainnya. Tak termasuk tiket pesawat. Khusus tiket pesawat, dulu bisa dimainkan. Harusnya standar Garuda, dipilih  maskapai lain yang lebih murah. Tentunya agar lebih besar masuk kantong. Tapi sekarang tak bisa lagi,” kata sumber koran ini yang tak mau namanya dikorankan.
Lantas bagaimana dengan penetapan daerah kunker? Sumber koran ini mengatakan, prosedur tetap (protap)-nya sudah jelas tergantung kebutuhan dan hasil rapat komisi. ”Di sini anggota dewan bisa mengakalinya juga, memilih daerah yang jauh-jauh atau belum pernah dikunjungi. Selain bisa mengunjungi daerah itu, juga biaya hariannya bisa besar pula,” jelas sumber lainnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar Yulman Hadi tak mau mengomentari permainan itu. Tapi yang jelas, kata anggota DPRD Sumbar yang kembali terpilih itu, sekarang memang anggota dewan tak bisa bermain dengan tiket pesawat.
”Sekarang pembelian tiket sesuai dengan tarif yang berlaku (at cost). Jelas melalui sistem ini, anggota dewan tak bisa berbuat apa-apa. Hanya dibayar sesuai dengan harga tiket,” jelas pria yang disebut-sebut maju dalam Pemilihan Wali Kota Bukittinggi 2010 itu.
Sedangkan kunjungan ke daerah pemilihan, masing-masing anggota dewan mendapat jatah sekitar lima hari dalam sebulan. Untuk sekali jalan mereka memperoleh pendapatan harian sekitar Rp250-Rp300 ribu. Sumber koran ini yang sekarang tak lagi jadi anggota DPRD Sumbar itu mengatakan, di sini anggota dewan juga mengakalinya. ”Kalau ingin diakui lima hari perjalanan, biasanya anggota dewan menetapkan dua daerah. Kenyataannya, kunjungan itu hanya berlangsung satu hari saja, tapi tetap dihitung lima hari,” katanya.
Tak jauh beda, untuk workshop sendiri praktik tersebut juga terjadi. Sekali tiga bulan mereka memperoleh jatah tiga hari pelatihan, masing-masingnya mereka memperoleh uang harian Rp1,35 juta untuk Jakarta. Kalau jadwalnya tiga hari, belum tentu mereka mengikutinya selama itu. ”Paling-paling hanya setor tanda tangan saja. Setelah itu, tak tahu ke mana perginya,” kata sumber koran ini yang biasa melihat kejadian itu.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar Taslim tak menapik persoalan itu. ”Itu tergantung kepada masing-masing pribadi. Kalau ingin meningkatkan kemampuan, sebaiknya ikuti sampai selesai. Bila tidak, ya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Apalagi materi yang diajarkan tersebut bisa membuat kita bosan,” akunya.
***
Namun benarkah anggota dewan bergelimang duit? Kalau di atas kertas mungkin anggapan itu bisa dibenarkan. Tapi realiasinya, ternyata tak sepenuhnya juga benar. Selain tiap bulan penerimaan itu dipotong untuk partai dengan jumlah bervariasi terngantung partai masing-masing.
Yulman Hadi mengatakan, pemotongan anggota Fraksi Partai Golkar sebanyak 15 persen sekitar Rp1.350.000. Sedangkan PAN, kata Taslim dipotong Rp1,5 juta perbulan. Anggota Fraksi PKS sendiri lebih banyak lagi. Sesuai kebijakan partai, jumlah pemotongan diterapkan secara progresif. ”Makin banyak pendapatan, makin banyak pula pemotongan. Selain itu, gaji yang diperoleh diambil melalui bendahara partai,” kata anggota Fraksi PKS Muslim M Yatim.
Selain itu, pendapatan anggota dewan juga ”digerogoti” dengan uang komisi, iuaran setiap kegiatan partai, pemilihan kepala daerah dan lain-lainnya. Satu yang tak bisa dihindarkan, anggota dewan mau tak mau juga mengalokasikan anggaran untuk konstituennya. Jumlahnya kadang tak tentu.
Karena itu, tak jarang slip gaji yang diterima anggota dewan menunjukkan nilai minim. Kurang dari jumlah gaji mereka yang berlimpah-limpah. Bahkan, ada juga yang mendapatkan kurang dari Rp1 juta. Nilai tersebut begitu kecil karena ada juga anggota dewan yang berutang atau mengajukan kredit melalui bank. ”Kadang tak cukup untuk biaya hidup selama sebulan. Untungnya, istri saya juga bekerja,” kata Taslim.
***
Lalu, bagaimana mereka masih bertahan menjadi anggota dewan? Ada banyak jawaban atas pendapat ini. Rafdinal menilai, ini tak lepas dari sebuah pengabdian membangun bangsa dan dukungan partai. “Perlu diingat, kalau mau mengembalikan pengeluaran kampanye selama jadi anggota dewan, jangan harap itu bisa terjadi,” kata rang Padanglua Banuhampu ini.
Pandangan senada juga diutarakan Yulman Hadi. “Bagi mereka yang ingin kaya, sebaiknya milih pengusaha saja. Kalau ada juga yang kaya dengan menjadi anggota dewan, bisa jadi mereka tergolong anggota dewan nakal,” gurau Yulman Hadi.
Terlepas dari itu, guru besar FISIP Unand Prof Dr Damsar memberi penilaian tersendiri terhadap jabatan sebagai anggota dewan. “Kenapa orang ingin berlomba jadi anggota dewan, salah satu penyebabnya ingin mencari kekuasaan dan materi. Jadi tak salahlah kiranya, banyak ditemukan anggota dewan bermasalah setelah duduk menjadi anggota dewan,” katanya singkat.
Itu memang sekelumit kondisi yang melingkupi—paling tidak sebagian—anggota dewan yang terhormat. Hari ini (28/8) anggota baru DPRD Sumbar mulai bertugas. Mereka pun harus mulai menentukan pilihan, benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat atau mencari “‘pekerjaan” yang mendatangkan duit. Jika yang terakhir itu yang dipilih, para anggota dewan baru sebaiknya mulai start mengejar rupiah saat hari pertama mereka menjabat, hari ini. (***)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s