Produk Kolonial, Masyarakat selalu Disalahkan

Anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir Bicara Penegakan Hukum (1)
Produk Kolonial, Masyarakat selalu Disalahkan
Equality before the law (persamaan di hadapan hukum, red) masih menjadi persoalan krusial belakangan. Pisau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Upaya penegakkan hukum belumlah mampu memberikan jaminan dan kepastian bagi masyarakat kecil. Bagaimanakah itu terjadi?
Masih ingat kasus tewasnya dua tahanan kakak-beradik tergantung dalam sel Mapolsek Sijunjung akhir tahun lalu, atau kasus pencurian sandal jepit AAL, pelajar di Palu, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Sama-sama melibatkan anak di bawah usia, namun ending-nya berbeda. AAL biarpun diputus bersalah, namun masih bisa bernapas lega karena dia tak lagi dipenjara. Sedangkan dua kakak-beradik asal Sijunjung merenggang nyawa dan tewas.
Dua kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini memang dibumbui banyak kejanggalan. Bahkan, tak sedikit kalangan menyuarakan kepada aparat berkompeten serius menuntaskan kasus ini, bila tak ingin citra aparat penegak hukum kian tergerus. Apalagi masyarakat sudah mulai apatis atas keseriusan aparat penegak hukum. Ketimbang berurusan dengan hukum, masyarakat cenderung menggambil jalan pintas menghakimi sendiri pelaku.
DPR RI selaku wakil rakyat, juga memberi perhatian serius terhadap dinamika penegakan hukum belakangan. Bahkan secara berkala, termasuk saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja, DPR mempertanyakan sekaligus mendesak petinggi lembaga penegakan hukum memberi perhatian serius terhadap kasus-kasus melibatkan masyarakat kecil. Beberapa kesempatan, khususnya RDP di Komisi III, RDP berlangsung panas dan alot. Aksi walk out pun kerap terjadi. Namun tetap saja, asas equality before the law masih sebatas anggan-anggan.
Lantas bagaimana anggota DPR melihat persoalan ini? Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan (Dapil) II Sumbar, Nudirman Munir menilai persoalan ini tak lepas dari produk hukum yang memayungi penegakan hukum tersebut, termasuk undang-undang yang membidani lahirnya lembaga penegakan hukum. Hampir semuanya merupakan produk hukum kolonial Belanda, tak terkecuali kitab undang-undangan hukum acara pidana (KUHAP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
Putra Cingkaring, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam ini tak habis pikir juga melihat keseriusan pemerintah membenahi produk hukum ini. Kendati desakan sejumlah kalangan meminta pemerintah segera merevisi KUHAP, pemerintah seakan tak peduli. Buktinya, sampai saat ini DPR belum menerima draft revisi KUHAP. Tiap kali DPR mempertanyakan kepastian revisi KUHAP sejak 19 tahun lalu, pemerintah kerap berkilah. Akibatnya, aparat hukum masih mengacu kepada KUHAP warisan kolonial cenderung lebih berpihak kepada orang berpunya dan penegak keadilan.
Atas persoalan inilah, Nudirman selaku anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama anggota Baleg lainnya mengambil jalur pintas terlebih dahulu merevisi undang-undang lembaga penegak hukum. Selain tengah fokus melakukan revisi terhadap UU Komisi Penegakan Korupsi (KPK), Baleg DPR juga mempersiapkan merevisi UU Kejaksaan untuk seterusnya UU Kehakiman, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil guna membenahi lembaga penegakan hukum, cenderung selaku di atas angin ketika melakukan penyidikan terhadap suatu kasus.
“UU lembaga peradilan berlaku sekarang ini mayoritas produk kolonial. Jadi, wajar penegak hukum tersentuh hukuman pidana selama penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Pasalnya, hukum kolonial menempatkan aparat penegak hukum bersih dari segala-galanya, dan masyarakat dianggap selalu salah. Misalnya UU Kejaksaan, akibat rohnya “Belanda”, undang-undang ini tak satu pun mencantum DPR. Baru beberapa waktu lalu, ada ditambahkan DPR,” sebut Nudirman ketika ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Akibatnya, sebut Nudirman, oknum aparat hukum memanfaatkan celah ini untuk menggaruk keuntungan pribadi. Korban (pelaku, tersangka, terdakwa) kerap dimanfaatkan melalui intimidasi atau pun tindakan lain, sehingga korban tersudut. Biasanya kalau sudah begitu, oknum aparat melancarkan aksinya untuk “memeras” korban. Itulah sebabnya, kerap muncul istilah “ATM berjalan”. Kalau sudah begitu, biasanya korban memenuhi keinginan oknum aparat bila tak ingin kasusnya melebar dan membuat hukuman menjadi bertambah. (bersambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s