Uang Rakyat

SEORANG kawan beberapa hari lalu bertanya, ”Manga DPRD (Sumbar) panik Romi?” Sekenanya saja saya jawab, “Pitih nan banyak ko payah bana mambagi ee Bang. Wakatu jalan jo taruih (uang yang banyak ini sulit sekali membaginya Bang. Waktu jalan juga terus, pen). Tak lama pesan singkat kembali masuk inbok BlackBerry saya. Balasan sang kawan sungguh di luar perkiraan. Namun, tentu itu kurang pantas juga disampaikan ke publik. Biarlah saya dan kawan saja yang mengetahuinya.
Kawan saya ini, bukanlah orang pertama mempertanyakan soal begitu. Tentunya, seiring berlarut-larutnya pembahasan uang rakyat terancam menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Sumbar 2012. Uang itu jumlahnya bukan sedikit. Jumlahnya mencapai Rp 227 miliar. Kalau uang ini dibelikan pada kerupuk palembang, entah berapa jumlah kerupuk bisa didapat. Mungkin bisa membuat orang se-Sumbar ini mati kekenyangan.
Atau uang itu jadi beasiswa, entah berapa pula anak-anak dari keluarga miskin tersenyum bisa sekolah lagi. Bisa-bisa seluruh sekolah di Sumbar, jadi kewalahan. Peminat banyak, namun kursi terbatas. Atau malah uang itu digunakan saja jadi pinjaman lunak tanpa angunan, entah berapa pula pedagang kaki lima terbantu. Mungkin mereka sudah memiliki tempat berjualan sendiri secara layak. Mereka tak perlu takut lagi diuber-uber personel satpol PP.
Atau, atau, atau, pokoknya banyaklah peruntukan uang rakyat itu. Itulah sebabnya, banyak orang membicarakannya. Mulai orang besar, setengah besar, kecil, sampai orang antah barantah. Tempatnya mulai hotel berbintang, terminal, kedai-kedai, ladang-ladang, sampai kuburan.
Akibat banyak orang membicarakannya, banyak pula muncul dugaan-dugaan. Ada positif dan ada pula negatifnya. Tapi, kalau bicara uang, tentu negatifnya lebih banyaklah dikit. Apalagi pembahasannya, terasa terlalu lama dan berlarut-larut. Ada apa?
Kalau sudah begini, saya pun teringat pesan guru Pancasila sewaktu sekolah dasar dulu. “Nak, dahulukan kepentingan umum terlebih dahulu. Baru setelah itu, laksanakan kepentingan pribadi.” Pesannya memang singkat, namun maknanya terasa mendalam. Tentu untuk kasus uang rakyat ini, sejatinya memang tak perlu saling menyalahkan. Asal sama-sama berniat untuk mendahulukan kepentingan umum (masyarakat), ketimbang pribadi (termasuk ego sektoral).
Apalagi, aturan penggunaan uang rakyat ini pun sudah jelas. Kalau menyimpang, pasti orang sekampung bakal bersorak. Aparat penegak hukum pun bakal turun tangan. Kalau sudah begitu, muka orang Sumbar mau dikemanakan lagi. Cukuplah kejadian 1999-2004 lalu tak berulang lagi.
Dan lagi, kalau pembahasan uang rakyat terus berlarutlarut. Jelas, ruginya tetap saja dirasakan orang kecil. Pembangunan tak jalan, roda ekonomi terganggu, pekerja terlibat dalam pembangunan tak lagi bekerja, dan seterusnya. Jelas bertambah banyak pula ruginya. (*)
pandeka2005@yahoo.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s