Bu Risma

risma_28122012074323“Saya pamit pada keluarga untuk tutup Gang Dolly hari ini. Kalau saya mati, ikhlaskan.” Short Message Service (SMS) itu beredar dari handphone ke handphone, pagi itu. Tidak jelas dari mana asal muasal pesan singkat itu, berawal. Namun yang jelas, sumber pesan singkat itu diyakini dari satu nama. Dialah Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya. Wali kota perempuan pertama di Indonesia.
Nama wanita berjilbab itu, sepekan terakhir menjadi pusat perbincangan khalayak ramai. Dari pedagang kaki lima, bupati/wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden pun, tak luput memperbincangkan nama birokrat tulen yang meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.
Bahkan, pemberitaan soal perempuan kelahiran Kediri Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961 itu, menyisihkan pemberitaan Piala Dunia 2014 di Brasil, atau pun “perang bintang” calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kini memasuki masa kampanye.
Ya, semua itu berawal dari komitmennya merealisasikan penutupan lokalisasi terbesar di Kota Pahlawan itu, Dolly-Jarak. Bahkan, banyak orang menyebut bahwa lokalisasi yang berdiri sejak sekitar tahun 1970-an itu, terbesar se-ASEAN.
Jelas, bukanlah perkara mudah menutup lokalisasi yang menjadi urat nadi perekonomian setempat. Terlebih lagi, warga setempat sudah beruratakar mengantungkan hidupnya pada lokalisasi tersebut.
Pada masa “kejayaannya” antara 1990-an sampai 2005 saja, total jumlah pekerja seks komersial (PSK) lebih dari 9.000 orang. Sedangkan ketika ditutup, jumlah PSK hanya tinggal 1.200-an orang.
Bukan hanya PSK meradang, penutupan itu pastilah juga membuat “marah” para mucikari, pemilik wisma, para makelar, dan warga setempat. Semua pihak ini pastilah bakal kehilangan mata pencarian.
Bayangkan saja, tarif rata-rata di Dolly Rp 80 ribu–Rp 100 ribu per kencan. Di mana persentase pembagian tarif tersebut adalah, 40 persen PSK, 50 persen untuk wisma, dan sisanya untuk jasa para makelar.
Namun bukanlah Risma – panggilan Tri Rismaharini- namanya bila menyerah pada keadaan. Justru tantangan itu, makin memotivasinya menutup lokalisasi itu. Baginya setelah kata terucap, tak ada kata mundur ke belakang. Mati pun Risma siap guna mempertahankan janjinya.
Tentu, Risma bukanlah sedang memperlihatkan kekuasaannya. Namun, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya itu, sudah memperhitungkan dampak jangka panjangnya bila lokalisasi itu tetap ada. Selain penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit ganas lainnya, tentu Risma ini mengembalikanjati diri Kota Surabaya selaku kota pahlawan.
Tak sekadar menutup, Risma paham betul bagaimana dampak dari kebijakannya itu. Terutama, bagi warga yang sudah menggantungkan hidupnya pada lokalisasi tersebut. Selain memberikan pembekalan bagi penghuni Gang Dolly agar alih profesi, Risma juga sudah menyiapkan kompensasi bagi warga yang terdampak dari kebijakannya itu.
Harus diakui bahwa, Risma bukanlah termasuk kepala daerah yang suka mencla-mencle. Ya, kepala daerah yang hanya sekadar umbar kesederhanaan, namun di balik itu tak segansegan menindas rakyat kecil. Di depan publik, dia berbuat seperti malaikat. Namun di belakang, dia lebih kejam daripada syaitan.
Risma bukan pula kepala daerah yang pintar berpidato. Tak seperti kepala daerah lainnya, yang hanya pintar ngomong, namun realisasinya nol besar. Kepala daerah tak siap menerima kritikan. Kepala daerah yang selalu bermuka masam, bila pekerjaannya mendapat sorotan dari orang lain.
Kini wali kota yang sederhana itu sudah menunjukkan kepada kita semua, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya tergantung kepada kepala daerah masing-masing. Bila dia mengatakan iya dan konsisten mempertahankan komitmennya, pastilah tidak ada yang namanya tak mungkin.
Di Kota Padang misalnya. Bila sang wali kota mengatakan bahwa tempat-tempat esek-esek diberanggus dari kota ini, pastilah semuanya bisa terealisasi. Namun kalau komitmen untuk itu hanya sekadar lips sevice saja, jangan harap terjadi perubahan yang berarti di kota ini.
Kalau sekarang “pesta seks” hanya terjadi di payung-payung ceper di Pantai Padang, bukan tak mungkin ke depan di Kota Padang ini berdiri lokalisasi dalam skala kecil.
Peluang ke arah itu bisa saja terjadi, terlebih lagi praktik-praktik seperti itu mulai terhendus. Sekarang tinggal keinginan kepala daerah. Mau berubah, atau hanya bisa “menutup” mata saja, serta membiarkan “virus” maksiat merasuki Ranah Minang ini. Kita lihat saja! (*) email: pandeka2005@yahoo.com.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s