Cagub Alternatif Siap Dipinang

Padang, Padek—Kehadiran calon alternatif dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 9 Desember mendatang, diyakini jelas bisa menyemarakan alek demokrasi lima tahun sekali di Sumbar. Kehadirannya dinilai bisa menjadi pilihan alternatif, terutama bagi masyarakat yang telanjur kurang bersimpatik dengan calon partisan.
Salah seorang calon alternatif yang sempat digadang-gadangkan berpeluang diusung dalam Pilgub Sumbar mendatang adalah Djohermasyah Djohan. Kiprah putra kelahiran Padang 21 Desember 1954 ini tak bisa dianggap enteng. Dia pernah menjadi Deputi Bidang Politik Sekretaris Wakil Presiden, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Gubernur Riau, dan lainnya.
Tak kalah prestisiusnya, guru besar bidang pemerintahan ini, juga dikenal sebagai arsitek lahirkan Undang-Undang Pemerintah Daerah sejak awal reformasi UU No 22 Tahun 1999 sampai UU No 23 Tahun 2014. Dengan sederet pengalaman ini, Djohermasyah dinilai wajar menjadi calon gubernur alternatif dalam Pilgub Sumbar mendatang.
Pria yang menulis buku berjudul “Menata Pilkada” ini, sebetulnya juga berkeinginan maju dalam Pilgub Sumbar. Apalagi dirinya memang sangat berkompeten karena sekolahnya memang sekolah pemerintahan, bekerjanya juga lama di dunia pemda. Cuma saja keinginannya terbentur model pemilihan yang ada sekarang ini yang mengedepankan popularitas (popular votes) .
“Saya sudah lama meninggalkan Sumbar. Terakhir, bertugas sebagai Kabag Pemberitaan Kantor Gubernur Sumbar . Orang- orang di grass roots (akar rumput) tidak kenal saya. Saya bukan pula orang parpol yang punya kendaraan untuk mengusung calon,” kata Djohermansyah ketika dihubungi Padang Ekspres, kemarin.
Keengganan Djohermansyah ini, sebetulnya tak jauh berbeda seperti dikemukan Fasli Jalal dalam pemberitaan sebelumnya. Kendati tak mau terlalu terbuka, namun persoalan popularitas dan “kendaraan” politik, jadi penyebab dirinya enggan mencalonkan diri. Walaupun kenyataannya, sudah banyak kalangan mendorongnya maju dalam Pilgub Sumbar 9 Desember 2015.
Namun berbeda dengan Fasli yang ingin intens di “habitatnya” sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unand dan Universitas Negeri Jakarta, Djohermansyah tetap membuka peluang maju dalam Pilgub Sumbar bila ada parpol yang melamarnya. “Tentu kita akan mempelajari dulu tawaran tersebut,” sebut Djohermansyah yang saat ini mengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Djohermasyah menuturkan bahwa pilkada serentak sangat bagus. Paling kurang ada empat keuntungannya, yakni efisiensi biaya, tidak hanya biaya negara tapi juga biaya dari kandidat. Selain itu, juga dapat mengurangi kejenuhan pemilihan (elevation fatique) karena harus berkali-kali ke bilik suara. Lalu, meningkatkan partisipasi pemilih (voter turn out) dan kalender perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kota dan kabupaten bisa lebih disinkronkan, serta terintegrasi.
Parpol Tutup Peluang
Di sisi lain, aspirasi masyarakat terhadap hadirnya calon alternatif dalam Pilgub Sumbar, sulit terwujud karena partai politik cenderung bersifat pasif menerima bakal calon kepala daerah, ketimbang proaktif mencari figur terbaik untuk kemajuan daerah.
“Aturan penentuan calon kepala daerah itu sudah dikunci dalam Peraturan KPU tentang Proses Penjaringan Calon Kepala Daerah melalui parpol secara bertingkat dari daerah,” kata Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Gerindra Sumbar, Zulkifli Jailani saat dihubungi Padang Ekspres, Minggu (21/6) sore.
Dengan adanya PKPU itu, menurutnya, kecil kemungkinan bagi DPP partai mengusung calon sendiri di luar usulan DPD/DPW parpol. “Sebab, itu bertentangan dengan PKPU tersebut,” tukas Zulkifli.
Dalam PKPU itu, tambahnya, mengisyaratkan dalam penjaringan bakal calon kepala daerah harus disesuaikan dengan tingkatannya. Untuk kabupaten/kota yang berhak mengusulkan adalah DPC, sedangkan untuk provinsi adalah DPD/DPW.
“Calon alternatif itu bisa muncul bila koalisinya melibatkan tiga partai. Tapi apabila koalisi itu hanya dua partai, kecil kemungkinan bukan calon alternatif yang diusung,” ucapnya.
Sebaliknya, bila DPP tetap memaksakan keinginan memunculkan calon alternatif guna memperbesar pengaruh DPP pada daerah, tentunya DPP juga membuka penjaringan calon sendiri. “Rasanya tidak mungkin karena pendaftaran cagub ke KPU pada 26 Juli nanti,” ungkap Zulkifli Jailani.
Wakil Ketua DPW Partai PAN Sumbar, Guspardi Gaus juga berpendapat sama. Menurutnya, tipis kemungkinan DPP partai mengusung calon alternatif menjelang injury time pendaftaran ke KPU.
“Sebab, pihak yang ditugaskan untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah untuk pilkada serentak adalah DPC untuk calon kepala daerah kabupaten/kota, dan DPW/DPD untuk calon kepala daerah untuk provinsi (gubernur dan wakil gubernur), bukannya DPP,” jelas Guspardi.
Meski ada celah DPP menetapkan calon alternatif mengingat penetapan calon adalah kewenangan DPP, diyakini mendapat resistensi dari kader partai di daerah. Salah satu pertimbangannya, sebut Guspardi, karena sebelum penetapan calon, DPP akan minta pertimbangan DPW/DPD.
“Ini menunjukkan bahwa kewenangan DPW/DPD tidak bisa diabaikan DPP. Jika DPP tetap memaksakan calon sendiri, justru membawa konsekuensi besar bagi partai,” tukasnya.
Pertama, sebutnya, apakah calon yang diusung DPP sudah cocok dengan partai yang diajak koalisi. Kedua, apakah calon alternatif itu sudah dikenal luas oleh publik. “Kalau calon alternatif itu kurang dikenal di Sumbar, tentu sulit memenangkan pilkada,” tegas Guspardi yang juga wakil ketua DPRD Sumbar itu.
Sedangkan Ketua DPW PKB Sumbar, Febby Dt Bangso Nan Putiah justru melihat peluang calon alternatif untuk Pilgub Sumbar akan terjadi di PKS. “Kalau Irwan Prayitno mundur dalam pencalonan ini, tentulah DPP PKS memunculkan calon alternatif, misalnya saja Tifatul Simbiring atau Trinda Farhan Satria,” kata Febby berasumsi.
Untuk partai di luar PKS, dia menyebut belum ada rencana DPP mengusung calon alternatif untuk gubernur Sumbar. “Dalam konteks pilkada, DPP memberi kepercayaan pada pengurus partai di daerah untuk mencari sosok kepala daerah yang bisa membesarkan partai menghadapi Pileg 2019 nanti. Jadi, apabila ada DPP yang menetapkan calonnya sendiri di luar bakal calon yang sudah dijaring di daerah, dikhawatirkan akan jadi bumerang bagi DPP,” kata Febby. (ayu/rdo/zil)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s