Mulyadi Konsisten Maju di Pilgub

Putusan MK tak Pengaruhi Dirinya

mulyadi12Padang, Padek—Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian perkara Nomor 41/PUU-XII/2014 pada Rabu (8/7) lalu yang mengharuskan PNS, anggota DPRD, DPR dan DPD mundur bila jadi calon kepala daerah (cakada), membuat buncah perpolitikan Sumbar. Anggota legislator yang digadang-gadang siap maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang, mulai ”dihantui” kegamangan.
Ada di antara anggota dewan itu pikir-pikir dulu dengan terus mencermati tindak lanjut putusan MK tersebut. Namun, tak sedikit pula di antaranya tetap konsisten dengan tetap maju dalam pilkada mendatang.
Mulyadi, misalnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga ikut mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar mendatang, konsisten tetap mencalonkan diri. Peraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) II Sumbar ini tidak terpengaruh dengan putusan MK tersebut.
”Bagi saya no point to return (tak ada alasan untuk kembali). Pencalonan tetap lanjut,” kata Mulyadi yang mengaku sedang kunjungan kerja ke Singapura terkait persoalan anak usaha PT Pertamina (Persero) Petral.
Saat ini, diakuinya, belum memperoleh secara pasti keterangan KPU menyikapi persoalan tersebut. Namun, bila pun betul adanya seperti itu, Mulyadi bakal mempersiapkan diri untuk mundur dari DPR. ”Jadi, sekarang kita menunggu dulu kejelasan bagaimana persisnya putusan tersebut. Terlebih lagi, KPU pasti bakal mengubah peraturannya dalam pencalonan nantinya,” sebut Mulyadi.
Terkait persiapannya, politisi Partai Demokrat tersebut mengaku intens berkomunikasi dengan DPP. Dari pembicaraannya, skenario Pilgub Sumbar mendatang bakal head to head (saling berhadapan) makin menguat. ”Namun siapa yang bakal berlaga, kita tunggulah nanti,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar yang juga bakal mencalonkan diri jadi dalam pilgub mendatang, Hendra Irwan Rahim, mengaku masih menunggu sikap resmi KPU. Setelah keputusan KPU keluar, barulah dirinya mempertimbangkan tetap maju atau tidak.
”Kita tunggulah dulu sikap resmi KPU. Setelah itu, barulah saya mengambil keputusan. Yang pasti, semangat saya untuk membangun Sumbar dengan maju dalam pilgub Sumbar, tidak berubah dengan adanya keputusan MK tersebut,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Sementara Bupati Tanahdatar Shadiq Pasadigoe mengaku surprise atas keputusan MK ini. Sebab, selama ini tidak ada informasi yang mengatakan bahwa ada yang melakukan uji materi terhadap UU pilkada ini. Menurutnya, keputusan ini sudah mencerminkan keadilan bagi kehidupan politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata Shadiq, jelang pemilu legislatif yang lalu, mewakili asosiasi bupati seluruh Indonesia, dirinya pernah mengajukan uji materi UU yang menyatakan pejabat yang mendapat fasilitas negara tidak diperbolehkan bertarung di pileg.
”Saat itu, pengacaranya Ilhamdi Taufik dengan saksi ahli dari berbagai kalangan di tingkat nasional. Mulai dari Andrinof Chaniago yang saat ini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan, pakar hukum Saldi Isra, hingga mantan hakim MK. Saat itu, gugatan kita ditolak. Kita terima dengan lapang dada, walau menyesalkan bahwa menteri dan anggota DPR RI yang juga pejabat negara masih bisa mencalonkan diri,” ujarnya ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam.
Di sisi lain, dia menilai, MK harusnya masih membatasi anak dan istri pejabat untuk ikut bertarung di pilkada. Meski dengan alasan hak asasi, menurutnya, hal tersebut harus dibatasi. Jika tidak, bupati/wali kota yang sedang menjabat bisa menggunakan kewenangannya untuk memenangkan keluarganya. ”Setidaknya, dibuat aturan anak dan istri atau suami tidak boleh dicalonkan untuk waktu lima tahun atau satu periode,” paparnya.
Ketika ditanya kesiapannya untuk mundur dari statusnya yang masih pegawai negeri sipil (PNS) hingga tahun 2020 mendatang, dengan mantap Shadiq menyatakan siap untuk mundur. ”Demi Sumbar, jika dicalonkan saya siap mundur,” tegasnya.
Anggota DPRD Sumbar yang juga Ketua DPD Hanura Sumbar, Marlis, juga tak terpengaruh terhadap putusan MK tersebut. ”Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya sudah bulat tekad mencalonkan diri, meski harus mundur dari anggota dewan, karena permintaan masyarakat Sijunjung untuk dia maju tidak bisa dibendung lagi,” katanya.
Namun sebelum memutuskan itu, dia akan membicarakan dulu dengan keluarga (istri dan anak). ”Namanya kita punya keluarga, tentu harus dibicarakan dulu,” kata Marlis.
Diakui Marlis, putusan MK itu sangat mempengaruhi peta politik di Sumbar. Sebab, dari banyak calon yang akan diusung Hanura untuk maju di kabupaten/kota ada juga berasal dari anggota dewan. ”Saya ingin klarifikasi lagi, apakah calon yang sudah direkomendasikan tetap ingin maju sebagai calon, karena harus mengundurkan diri dari status kedewanannya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano juga tetap akan mencalonkan diri di Tanahdatar. Biarpun begitu, dirinya tetap akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut. ”Sebab secara fakta, saya belum lihat secara langsung seperti apa putusan MK itu,” sebut Arkadius.
Terlebih lagi, katanya, pemerintah dan KPU tentu akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan perubahan terhadap pasal dan juga UU tentang pencalonan kepala daerah. ”Nah yang jadi pertanyaan, akankah ada waktu yang cukup bagi pemerintah khususnya DPR selaku pembuat UU dan juga KPU, merevisi aturan tersebut,” tanya Arkadius.
Sedangkan Zulkenedi Said, anggota DPRD Sumbar yang bakal maju di Pasbar, menyatakan tidak terpengaruh dengan fatwa MK itu. ”Justru ini (keputusan MK, red) lebih baik. Sebab, ini juga membuka kesempatan kepada yang lainnya untuk duduk di legislatif. Artinya, saya tetap pada rencana awal,” ungkapnya.
Pimpinan Parpol Terbelah
Terpisah, Ketua DPD PDIP Sumbar yang juga anggota DPR RI Alex Indra Lukman melihat, putusan MK itu tidak lebih dari upaya menumbuhkan keseriusan dan semangat para legislator untuk bisa membangun daerahnya. ”Saya rasa, para anggota dewan yang sudah berkomitmen maju tentunya sudah punya strategi lain untuk memenangkan pilkada jika memang ingin berhenti sebagai anggota dewan,” kata Alex.
Pandangan lain dikemukakan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar, Hidayat. Dia melihat putusan MK itu justru merugikan partainya, karena tidak sedikit kader potensi Gerindra yang bakal mencalonkan diri. ”Kebijakan itu jelas merugikan kami. Tapi harus bagaimana, karena ini sudah menjadi hasil keputusan dari lembaga tinggi negara, maka kami harus menghormatinya,” ujar Hidayat.
Setidaknya, tambahnya, ada enam kadernya yang kini menduduki kursi DPRD Sumbar bakal maju. Keenam calon itu adalah, Syahiran (Pasbar), Sabrana (Solok), Ismunandi Syofyan (Bukittinggi), Jasma Juni Dt Gadang (Padangpariaman), serta Darmawi (Dharmasraya).
Namun, diakui, hingga kini belum seorang pun yang mengajukan surat pernyataan resminya untuk maju kepada DPD Gerindra Sumbar. ”Mungkin Minggu depan akan diputuskan DPP Gerindra,” ujar anggota DPRD Sumbar tersebut.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPW PAN Sumbar, Darmon. Menurutnya mantan anggota DPRD Padangpariaman tersebut, siap tak siap kadernya tetap harus siap untuk menjalani keputusan itu. ”Wajar jika ada yang suka dan tidak suka atas keputusan itu, karena ini sifatnya politis,” ungkapnya.
PNS dan DPRD Mundur
Seperti diketahui, Rabu (8/7), MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diajukan delapan orang PNS. Menurut MK, berdasarkan putusan No 45/PUU-VIII/2010 dan putusan No 12/PUU-XI/2013, sebenarnya MK telah menyatakan pendiriannya menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik.
Dalam dua putusan itu, MK telah menyatakan bahwa keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM. Tidak ada HAM yang dikurangi, melainkan sebagai konsekuensi hukum atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik.
Meskipun berpendapat demikian, MK memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan ”kapan” pengunduran diri tersebut harus dilakukan. Hal ini berkait dengan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon.
Pasal 119 UU ASN menyatakan: ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
Pasal 123 Ayat (3) UU ASN menyatakan: “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
MK juga memutuskan ketentuan yang mengharuskan anggota legislatif cukup memberitahukan kepada pimpinan ketika mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah, inkonstitusional bersyarat. Menurut MK, ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf s UU Pilkada harus dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah bagi anggota legislatif.
Di samping itu, MK juga membatalkan pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dengan pembatalan ini, maka bekas narapidana memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Di Sumbar, ada beberapa bekas narapidana yang kembali maju di pilkada beberapa daerah. (rdo/adi/zil/zul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s