Pelajaran dari Proses Pilkada Sumbar

JEFFRIE GEOVANIEPemilihan kepala daerah (Pilkada) pada dasarnya tak sekadar suksesi atau proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Yang lebih penting adalah adanya evaluasi bagi kepala daerah petahana, dan momentum bagi rakyat untuk menentukan apakah harus memilihnya kembali ataukah menggantinya dengan yang baru.
Rakyat sudah pasti memiliki parameter sendiri untuk menilai pemimpin selama kurang lebih lima tahun. Referensi untuk memilih kembali atau tidak memilih kembali tentu tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak petahana. Dan ukuran paling objektif yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melihat rekam jejak adalah melalui jejak pendapat. Dari jejak pendapat inilah persepsi publik, puas atau tidak puas terhadap kinerja petahana secara umum bisa dideteksi.
Masalahnya, pada saat menginginkan pemimpin baru, rakyat membutuhkan alternatif pilihan yang dianggap lebih baik, atau setidaknya mempunyai harapan lebih baik dari pemimpin petahana. Untuk mendeteksi harapan-harapan rakyat ini pun dibutuhkan jejak pendapat.
Maka selain rekam jejak yang baik, ada beberapa hal yang bisa membuat petahana terpilih kembali. Pertama, pada saat rakyat tidak punya pilihan lain yang lebih baik, atau mungkin pada dasarnya ada yang lebih baik tapi karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak mau mencalonkan diri.
Kedua, pada saat banyak alternatif yang lebih baik, tapi yang banyak ini tidak ada yang mau mengalah, semua ingin maju sehingga suara rakyat yang menginginkan perubahan terbelah dan petahana tetap berpeluang besar memperoleh suara terbanyak.
Ketiga, pada saat keinginan elite-elite partai yang berwenang menentukan kandidat, tidak bisa disatukan untuk mengajukan satu pasangan alternatif yang terbaik. Atau bisa disatukan, tapi pilihannya tidak jatuh pada alternatif calon yang terbaik menurut persepsi publik. Artinya, ada ketidaksesuaian antara keinginan elite-elite partai dengan keinginan publik.
Apa yang terjadi di Sumbar, tidak lepas dari ilustrasi dan fakta-fakta di atas. Ada ketidakpuasan terhadap kinerja petahana, dan rakyat (publik) memiliki beberapa alternatif pilihan. Namun beberapa alternatif itu pada saat harus dikerucutkan pada satu nama menghadapi hambatan dalam mempersatukan kemauan para kandidat yang menjadi alternatif dan keinginan para elite.
Yang terjadi saat ini, penyatuan alternatif pilihan bisa disatukan sehingga ditetapkan hanya dua pasangan kandidat, berhadapan secara head to head antara petahana dan alternatif penantang. Akan tetapi, alternatif penantang yang dipilih tidak sesuai dengan keinginan publik melainkan hanya berdasarkan keinginan elite.
Pelajaran apa yang bisa kita petik dari proses Pilkada Sumbar seperti ini? Pertama, sesungguhnya masih ada ketulusan di antara para politisi yang selama ini dipersepsi sangat buruk. Ketulusan itu, misalnya tercermin dari sikap Mulyadi, salah satu alternatif pilihan yang dipersepsi publik paling berpeluang mengalahkan petahana (Gubernur Irwan Prayitno) jika dilakukan secara head to head dan dia sudah mendapatkan dukungan yang cukup untuk maju.
Tapi siapa yang akan berpasangan dengan Mulyadi? Di sinilah masalahnya, ada dua orang yang sama-sama memenuhi syarat untuk maju karena masing-masing didukung oleh gabungan parpol yang memiliki jumlah kursi yang cukup untuk mengajukan calon. Mulyadi tidak bisa memilih salah satunya karena jika itu dilakukan akan muncul pasangan ketiga yang bisa memecah suara karena keduanya didukung oleh elite partai yang sama-sama kuat dan tidak ada yang mau mengalah.
Untuk tetap menjaga keutuhan suara di luar pendukung petahana, Mulyadi dengan legawa mengundurkan diri. Padahal sebelumnya, ia juga sudah menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI—sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan itu— jika publik dan elite menghendakinya maju menjadi calon kepala daerah. Kepentingan pribadinya sebagai anggota DPR RI akan ia korbankan demi memenuhi keinginan publik.
Kedua, soal komitmen yang sama antara publik, para kandidat, dan para elite parpol. Berpolitik membutuhkan komitmen yang harus dibangun bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang juga diinginkan bersama-sama. Pada saat terjadi benturan kepentingan antara publik, kandidat, dan para elite, seyogianya kepentingan publik yang harus dikedepankan karena publiklah yang akan menentukan menang kalahnya kandidat dalam proses pemilihan.
Ketiga, para elite politik yang merasa memiliki keinginan kuat untuk membangun daerah, tentu akan sangat baik jika kontribusi mereka disesuaikan dengan keinginan publik yang ada di daerah itu. Karena apa pun keputusan yang diambil oleh para elite itu pada akhirnya rakyat atau publik yang ada di daerah itulah yang akan merasakan langsung dampak baik buruknya.
Karena itu, jika pada akhirnya Gubernur Irwan Prayitno terpilih kembali, berarti rakyat (publik) masih tetap menghendakinya. Kehendak itu terjadi bisa karena dia memang masih dianggap layak memimpin, bisa juga karena bentuk perlawanan rakyat (publik) terhadap para elite parpol yang mengajukan alternatif pilihan yang berbeda dengan keinginan rakyat. (Jeffrie Geovanie—Anggota MPR RI)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s