Demi Masjid Raya, Gubernur Sumbar Siap “Minta-minta”

donnyPadang, Padek—Misi khusus diemban Penjabat Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek selain memimpin roda pemerintahan dan menyukseskan pilkada serentak pada 9 Desember nanti, menargetkan penuntasan pembangunan Masjid Raya Sumbar yang dibangun sejak 2007 lalu.  
Komitmen Donny—panggilan akrab Reydonnyzar Moenek— sekaligus menjawab tantangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkunjung ke Padang pekan lalu. Sebagai putra daerah, Donny memiliki tanggung jawab moral merampungkan pembangunan masjid yang menjadi ikon dan landmark Ranah Minang.
Tekad itu disampaikan Donny di hadapan jajaran awak redaksi Padang Ekspres Group di Graha Pena Padang, kemarin (31/8). Mata Donny berkaca-kaca ketika menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Sumbar. Diskusi diikuti Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Nashrian Bahzein, Wapemred Heri Sugiarto, Pemred Posmetro Padang Reviandi dan Wapemred Padang TV Noval Wiska.
Didampingi Kepala Biro Humas Irwan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar Mudrika, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu, mengaku kagum melihat arsitektur Masjid Raya kendati pengerjaannya belum sampai 50 persen.
“Saya sempat menangis melihat kondisi Masjid Raya Sumbar. Begitu indahnya dan mengagumkan. Sebuah landmark kota yang begitu indah. Wapres telah berkunjung ke sana, dan ada sejumlah catatan yang telah diberikan untuk perbaikan. Untuk itu, saya sebagai putra daerah terpanggil untuk bisa berbuat sesuatu untuk kampung tercinta,” ujarnya dengan suara tercekat dan terbata-bata sembari mengusap matanya.
Donny merasa dirinya tidak ada artinya bekerja di luar negeri dan berkiprah lama di pentas nasional, bila tak bisa berkontribusi terhadap kampung halaman. Dengan amanah sebagai Pj Gubernur Sumbar, Donny bertekad memberi kontribusi untuk Sumbar meski hanya tujuh bulan.
Pria kelahiran 14 November 1960 ini mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Sumbar itu. Langkah pertama, membuat yayasan pengelolaan Masjid Raya agar fleksibel dalam mengelola anggaran.
“Kalau tetap lewat APBD, prosesnya panjang karena harus dibahas bersama DPRD terlebih dahulu. Bila berbentuk yayasan, pemerintah dapat menghibahkan tanah dan bangunan ke yayasan dengan kepemilikan masih tetap di tangan pemerintah,” jelas mantan Kapuspen Kemendagri ini.
Opsi lainnya, kata putra Lintau, Kabupaten Tanahdatar ini, memanfaatkan dana PT Rajawali sebesar Rp 65 miliar yang masih tersimpan di APBD. Dana tersebut dapat dijadikan dana abadi yang  penempatan dananya terpisah dari APBD.
Dana tersebut diyakininya dapat digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Sumbar, pengembangan sarana olahraga, serta bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin.
“Sumbar ini sumber daya alam (SDA)-nya kecil, dibandingkan Riau. Makanya, untuk Sumbar yang paling tepat itu adalah menyiapkan SDM-nya. Bisa saja bunga dari dana Rajawali itu kita gunakan untuk membiayai 500-1.000 dosen untuk melanjutkan pendidikan. Kita juga bisa gunakan dana itu untuk beasiswa pendidikan bagi siswa miskin,” ucapnya.
Alternatif sumber pembiayaan, adalah hibah bantuan keuangan antardaerah provinsi. “Saya sudah menjajaki pertemuan dengan Gubernur Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Riau dan Aceh. Fiskal mereka sangat besar, potensi itu bisa kita manfaatkan,” ungkapnya.
Begitu pula dana coorporate social responsibility dalam provinsi dan luar provinsi, menjadi alternatif sumber pembiayaan Masjid Raya Sumbar. Donny juga siap menggalang dana perantau untuk pembangunan Masjid Raya dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Perda Sumbangan Masyarakat Sukarela.
“Masa iya, untuk sumbangan bayar listrik dan air tidak mau. Sumbang Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu untuk masjid, masak dia tak mau juga. Saya tak malu jika harus minta-minta untuk pembangunan masjid ke mana-mana. Kan itu untuk masjid, bukan untuk pribadi saya,” katanya.
Menurut Donny, rencana membuka food court di kompleks Masjid Raya mesti direvisi karena retribusi pemakaian aset daerah sebagai sumber pembiayaan Masjid Raya, harus masuk ke APBD. “Mekanisme keuangan daerah kan seperti. Tak bisa retribusi food court itu digunakan langsung untuk biaya operasional Masjid Raya Sumbar. Harus masuk dulu ke APBD. Baru nanti dapat digunakan kembali. Nah, kalau yayasan, bisa langsung digunakan uangnya,” ucapnya.
Seleksi Terbuka
Selain menuntaskan pembangunan Masjid Raya, Donny bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan secara baik. Untuk itu, Jumat (28/8) lalu, dia sudah melakukan proses seleksi terbuka terbatas secara mendadak terhadap pejabat eselon II  Pemprov  Sumbar untuk mengisi posisi penjabat bupati di tujuh kabupaten yang habis masa jabatan kepala daerahnya.
Proses seleksi terbuka terbatas ini dilakukan guna memberikan kesempatan sama pada setiap PNS untuk menduduki posisi penjabat.
“Semua kita punya hak dan sama untuk itu. Ini salah satu proses transparansi. Kalau mereka memang layak memegang amanah tersebut, kenapa tak kita berikan kesempatan,”ucapnya.
Dalam seleksi terbuka terbatas itu, Donny bisa mengetahui pemahaman pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar terhadap aturan dan tata kelola pemerintahan. “Dari jawaban mereka, dapat kita ketahui pemahaman mereka terhadap aturan dan manajemen pemerintahan,” ucap Donny dalam diskusi dipandu Manajer Program dan Produksi Padang TV, Defri Mulyadi.
Donny juga mewanti-wanti penjabat bupati dan wali kota bersikap netral dalam pilkada serta menjalin kemitraan dengan segenap elemen masyarakat.
Sentuh Pasar Raya
Dalam pertemuan ini, Donny juga berjanji mendalami persoalan Pasar Raya Padang yang mangkrak pembangunannya sejak diguncang gempa September 2009 lalu. “Apabila bangunan itu milik pemko dan dibangun dengan APBD, maka tercatat sebagai aset daerah. Kalau pembangunannya terkendala keterbatasan APBD, salah satu strateginya lewat kerja sama pemanfaatan aset sebagaimana diatur PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Skema kerja sama pemanfaatan bangunan (BOT) bisa menjadi alternatif  pembangunan Pasar Raya. “Investasi dari pihak swasta dikerjasamakan dalam waktu tertentu dengan Pemko. Asetnya tetap milik Pemko. Jadi, nanti akan saya coba cek soal Pasar Raya Padang ini,” ujar Donny yang banyak menggagas kerja sama daerah dengan pihak ketiga, seperti di Sidoarjo dan Surabaya.
Meski begitu, dia menggarisbawahi bahwa pihak ketiga yang akan menjalin kerja sama dengan Pemko harus punya track record yang baik. “Sangat dimungkinkan pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Begitu pula kerja sama antardaerah. Kalau pemanfaatan aset, tidak perlu persetujuan DPRD. Kalau dilepas, baru harus persetujuan DPRD,” imbuhnya. (ayu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s