Paslon Gubernur Saling Buka ”Aib”

Debat Edisi III Lebih Menarik

debat3
????????????????????????????????????

Padang, Padek—Debat pasangan calon (paslon) gubernur-calon wakil gubernur Sumbar edisi ketiga, tadi malam (30/11), berlangsung panas. Kedua paslon saling membuka “aib” masing-masing di Hotel Pangeran Beach, Padang.
Dipandu dosen hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura, kedua paslon gubernur Muslim Kasim- Fauzi Bahar (MK-FB) dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) berdebat alot dalam sejumlah persoalan, seperti dana desa, pemekaran Renah Indo Jati, sampai jalan tembus Kambang-Muarolabuh.
Charles memancing paslon dengan persoalan minimnya dana desa yang diperoleh Sumbar. Dari Rp 46 triliun dana desa, Sumbar hanya mendapat suntikan dana Rp 898 miliar. “Makanya, muncul rencana menjadikan nagari sebagai desa dengan harapan Sumbar dapat Rp 2 trilun dana desa. Apakah mungkin didapatkan sebanyak itu,” pancing Charles.
MK selaku cagub nomor urut 1, menyikapi ini dengan menyebutkan bahwa desa adalah sasaran pembangunan. Makanya, perlu dibangun hubungan baik dengan pemerintahan pusat. “Selain itu, perlu mengembangkan potensi di nagari. Dirikan badan usaha milik nagari, sehingga ekonomi masyarakat pun bergerak,” jelas Muslim Kasim.
Sedangkan cagub nomor urut 2, IP punya pendapat lain. Sesuai undang-undang, menurutnya, tahap pertama kepemimpinannya bakal mendorong revisi UU Desa tersebut. Langkah ini dilakukan agar pemerintahan nagari tidak terpecah dan adat salingka nagari pun tetap ada.
“Sumbar tidak alergi dengan pemekaran. Namun, tentunya bupati dan wali kota perlu duduk bersama dengan ninik mamak. Terutama, guna mencarikan solusi guna menpertahankan adat walaupun akhirnya dilakukan pemekaran,” kata IP dalam debat membahas soal hukum, pemerintahan dan reformasi birokrasi pembangunan Sumbar ke depan.
Cawagub nomor urut 2, Nasrul Abit juga punya gagasan untuk memekarkan desa. Setidaknya, terlihat pada rencana pemekaran kabupaten baru di Pesisir Selatan, yaitu Renah Indo Jati. Dia melihat, daerah tersebut memang penting dimekarkan menjadi kabupaten baru.
“Hal itu berhubungan dengan penambahan dana desa bagi Sumbar. Bertambahnya kabupaten baru dengan beberapa nagari, tentu akan meningkatkan keuangan daerah Sumbar,” jelas mantan bupati Pessel dua periode tersebut.
Namun, pendapat itu justru ditentang cawagub nomor urut 1, Fauzi Bahar. Dia menyebut, justru usulan pemekaran Renah Indo Jati itu ditolak pemerintah karena bertentangan dengan UU Desa. Juga, UU Otonomi Daerah terkait moratorium penggabungan dan pemekaran daerah oleh pemerintah dan DPR.
“Alasan ditolaknya pemekaran kabupaten ini, karena menimbulkan kerugian Rp 3,5 miliar bagi Pemprov Sumbar. Soalnya, setiap pemekaran menimbulkan kerugian minimal Rp 800 juta untuk sekali pembahasan,” ujar mantan wali kota Padang itu.
Mendapat jawaban serupa itu, IP menilai bahwa apa yang disampaikan FZ itu betul adanya. “Namun perlu diingat, untuk pemekaran Renah Indo Jati itu memakai UU lama. Kenyataannya, DPR RI tidak menolaknya dan sudah masuk prolegnas DPR,” kata IP.
NA juga menegaskan bahwa UU Pemekaran Renah Indo Jati adalah UU lama. “Saya paham betul daerah itu, karena saya sudah 10 tahun memimpin Pesisir Selatan. Bukan pak Fauzi,” kata NA. “Ini berimplikasi pada nagari yang akan mengelola dana Rp 1 miliar per nagari. Saya rasa (Fauzi Bahar, red) ini cari popularitas saja,” timpal NA lagi.
Debat semakin menarik ketika moderator memberi kesempatan pada tiap paslon untuk saling mempertahankan argumennya soal permasalahan yang diperdebatkan.
Bagi MK, dia sadar betul diusung beberapa parpol. Namun, dia berjanji tidak ingin jadi gubernur dan wakil gubernur partai. “Malah sejak kami dicalonkan, sejak itu pula kami bertekad untuk jadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar, bukan gubernur dan wakil gubernur partai,” tegas MK.
Fauzi lebih tegas lagi. Dia menyatakan lebih baik jadi pengurus partai namun bekerja untuk rakyat. “Beda dengan Pak IP, walaupun bukan pengurus partai, namun saat jadi gubernur justru gubernur partai. Malah saya yang jadi wali kota sangat sulit menemui (IP) karena gubernur partai. Dan, benggo sebagai gubernur pun tak dipakai,” kata Fauzi.
IP pun langsung mengklarifikasinya. Dia menegaskan apa yang disampaikan Fauzi Bahar tidak benar. “Yang menyebutkan gubernur susah dijumpai adalah tidak benar. Justru saya bisa ditemui di Gubernuran. Yang saya sesalkan ada pihak-pihak yang tidak bisa membedakan antara silaturahmi dengan rapat urusan dinas. Namanya rapat dinas itu di kantor,” tegas IP.
IP juga membantah mentah-mentah tudingan gubernur partai. “Saya justru gubernur Sumbar saat itu. Ini berarti saya gubernur masyarakat, dan bukannya gubernur partai,” jelas IP.
Malam tadi merupakan tahap akhir debat dua paslon yang diadakan KPU Sumbar. Pada debat pertama diadakan di Hotel Bumiminang, begitu juga debat kedua. Pada debat ketiga ini sedikit berbeda dengan debat sebelumnya. Panitia melarang pendukung mengguna atribut di dalam maupun luar acara debat. Pendukung juga dilarang memberi aplaus saat paslon sedang memaparkan programnya.
“Dengan mendengarkan visi misi masing-masing paslon, diharapkan bisa jadi bahan bagi masyarakat untuk menelaah sejauh mana pemahaman masing-masing paslon ini dalam menjabarkan visi misinya,” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen. (zil)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s