Awasi Kampanye Terselubung!

– Pemberi-Penerima Bisa Dipenjara
-Tim IP-NA Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Padang, Padek—Pasangan calon (Paslon) gubernur-calon wakil gubernur Sumbar bersama tim pemenangannya di-warning (diperingatkan, red) menghentikan semua aktivitas berbau kampanye termasuk praktik money politic (politik uang) selama masa tenang sampaiSelasa (8/12). Bila ketahuan, pemberi atau penerima bisa dipenjara.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti, pengamat hukum asal Unand Feri Amsari, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, serta sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota ketika dihubungi secara terpisah, Minggu (6/12) malam. Selain ditujukan untuk menghindari konflik di lapangan, juga mendorong terealisasikannya pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar bermartabat.
“Kita sudah perintahkan seluruh jajaran Polres se-Sumbar terjun ke lapangan guna mendeteksi black campaign (kampanye hitam), dan praktik-praktik lain yang menjurus pada tindakan yang membuat pilkada tak berintegritas dan bermartabat,” sebut Bambang ketika dihubungi via ponselnya, Minggu (6/12) malam. Polda Sumbar mengerahkan 6.674 personel dalam pengamanan pilkada serentak kali ini.
Bila ditemukan praktik money politic dan terbukti, Bambang menegaskan langsung memproses kasus itu. “Siapa pun yang terlibat (pemberi atau penerima), diproses sesuai aturan berlaku dalam hal ini Pasal 149 Ayat 1 dan 2 UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bisa diseret ke penjara,” kata Kapolda.
Pasal 149 Ayat 1 KUHP berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 149 Ayat 2 KUHP menyatakan, “Pidana sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
“Kita berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pintu masuk semua laporan dugaan pelanggaran pilkada. Bila berdasarkan hasil analisa Bawaslu masuk ranah pidana, nanti dilimpahkan ke kepolisian. Jika hasil kajian kita memang memenuhi unsur pidana, mau tak mau kasus ini akan kita proses sesuai aturan berlaku,” terang Bambang.
Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti juga mengingatkan kedua kandidat dan tim sukses menghentikan seluruh aktivitas berbau kampanye di lapangan selama masa tenang sampai Selasa (8/12). Terkait laporan dugaan pelanggaran pilkada seperti money politic, pihaknya siap memfasilitasi pelapor mengadu ke polisi.
“Bila terkait administrasi, kita serahkan ke KPU. Bila masuk ranah pidana, kita serahkan ke polisi. Sedangkan pelanggaran etik penyelenggara pilkada (KPU), kita serahkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau money politic atau sejenisnya, jelas sudah masuk ranah pidana. Makanya, polisilah yang akan memprosesnya,” sebutnya.
Di masa tenang, Bawaslu mengetatkan pengawasan hingga penyelenggaraan pilkada di kelurahan dan nagari. “Berdasarkan pengalaman selama ini, lini ini paling rawan terjadi pelanggaran pilkada. Kita ajak masyarakat turut serta mengawasi pilkada. Bila ditemukan dugaan pelanggaran pilkada, segera laporkan ke Panwaslu atau Bawaslu. Kita siap menindaklanjutinya,” ujarnya.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen juga mewanti-wanti kedua cagub dan seluruh calon  kepala daerah di 13 kabupaten/kota taat aturan selama masa tenang. “Tetap menjaga kedamaian, ketenangan dan kesejukan agar pelaksanaan pilkada bermartabat bisa diwujudkan. Kampanye-kampanye terselubung seperti money politic, intervensi ataupun memberi iming-iming pada pemilih, bukan hanya mencederai dan menodai pilkada, namun jelas-jelas pidana. Artinya, bisa diproses sesuai aturan berlaku,” kata Amnasmen.
Jelang pencoblosan, KPU Sumbar mempercepat distribusi logistik pilkada sampai ke TPS (tempat pemungutan suara). “Sebagian besar baru sampai di kecamatan. Namun sebelum 8 Desember mendatang, kita yakin distribusi logistik sampai ke TPS. Kita juga memerintahkan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) agar lebih cepat membagikan formulir C6, soal undang mencoblos ke setiap pemilih. Untuk soal ini, kita juga minta pemilih proaktif meminta formulir C-6 ini,” imbaunya.
Pengamat hukum dari Unand, Feri Amsari mengingatkan masyarakat tidak tergoda kepentingan sesaat bila tak ingin sengsara lima tahun akibat pemimpin yang terpilih tidak sesuai harapan. “Jangan gadaikan kepentingan lima tahun ke depan hanya karena sembako, uang atau lainnya,” katanya.
Soal pidana pemilu, Feri meminta aparat ataupun lembaga berwenang benar-benar serius menegakkan aturan. Artinya, siapa pun yang terkait dengan kasus pidana pemilu ini harus diproses sesuai aturan berlaku. “Jangan hanya pemberi saja (tim pemenangan, red) saja diproses, aktor intelektualnya pun harus diproses. Tak terkecuali paslon bila itu memang terbukti,” katanya.
Harapan serupa diutarakan Koalisi Masyarakat Kawal Pilkada. Koordinator Koalisi Firdaus mengajak semua pihak mewaspadai modus kampanye terselubung paslon ataupun tim suksesnya. Pertama, pertemuan terbatas dengan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh tertentu untuk meminta dukungan, atau silaturahmi ke tempat-tempat keramaian, seperti pasar, warung kopi, tempat pengajian, majelis taklim dan sebagainya.
Kedua, promosi media, termasuk iklan di media social Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. “Kita minta Bawaslu dan Panwaslu di lapangan harus jeli melakukan pengawasan. Masyarakat juga perlu berpartisipasi melakukan pengawasan untuk terwujudnya pilkada berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
Desakan menjaga integritas pilkada juga disuarakan Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Rakyat Bukittinggi dengan menggelar aksi damai di Pelataran Jam Gadang Bukittinggi, Sabtu, (5/12), Forum Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota (Formapalipa) dengan melakukan aksi damai dan longmarch (jalan panjang) dari Surau Gadang, Koto Nan Gadang, menuju Tugu Adipura, Payakumbuh, akhir pekan lalu.
Pada bagian lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand meminta kedua tim pemenangan cagub Sumbar menandatangani kontrak politik berisi: Pertama, berkomitmen melaksanakan pilkada yang berkualitas dan bersih dari kecurangan (black campaign, negative campaign, serta money politic). Kedua, menjaga proses ketertiban pilkada di setiap tahapan penyelenggaraan. Ketiga, menaati peraturan perundang–undangan dan menjunjung tinggi nilai–nilai kearifan lokal.
Kontrak politik ini ditandatangani Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, serta perwakilan aliansi BEM Se-Sumbar.
IP-NA Laporkan Pelanggaran
Sementara itu, Minggu (6/12), cagub Irwan Prayitno didampingi penasihat hukumnya Zulhesni, melaporkan dugaan pelanggaran pilkada ke Bawaslu Sumbar. Laporan diterima staf sekretariat Bawaslu Sumbar Hendrik Yonas.
Tim IP-NA melaporkan dugaan politik uang yang dinilai masif di lapangan guna memilih paslon tertentu. Selain membagi-bagikan beras sebanyak dua kg, juga magic jar dan uang. Hasil temuan tim IP-NA, aksi ini dilakukan ketua RT, RW, dan orang-orang tertentu berisikan memilih paslon tertentu dengan membagikan kartu dan stiker. Penyandang dananya adalah tokoh tertentu.
“Kita menemukan ini di sejumlah daerah di Padang, seperti Taruko Kalumbuak, Kampung Marapak Kalumbuak, Parak Rumbio, Sungaisapih, Lubuklintah, Ampang dan lainnya. Juga, di Palembayan dan Sungaipua Agam,” ujarnya.
Lalu, tambah Irwan, tim IT-nya menemukan indikasi paslon tertentu melakukan kampanye pada 9 Desember mendatang melalui nomor kontak BBM, ponsel masyarakat se-Sumbar. Modusnya, menyebar pesan pendek pada 9 Desember mendatang. “Tindakan ini melanggar Pasal 187 Ayat 1 Tahun 2015 jo UU No 8 Tahun 2015 dengan pidana penjara maksimal tiga bulan,” sebuatnya.
Selain itu, ujar Irwan, juga ditemukan dugaan iklan kampanye berbayar calon tertentu di media sosial. Hal ini sudah dilaporkan tim hukum IP-NA ke Bawaslu Sumbar pada 3 Desember lalu. Selain itu, menemukan pelibatan wali nagari untuk mendukung salah satu paslon.
“Ini kita temukan berdasarkan hasil pemberitaan media dan pantauan tim di lapangan,” ujarnya. Dia berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti segera.
Menyikapi itu, staf sekretariat Bawaslu Sumbar Hendrik Yonas berjanji sesegera berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu guna menyikapi laporan ini. “Bila memenuhi syarat pelaporan, sesegera kita tindak lanjuti dengan memanggil saksi-saksi, termasuk terlapor,” janjinya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan MK-FZ, Syamsu Rahim ketika dihubungi tadi malam (6/12), menegaskan bahwa tidak ada agenda tim pemenangan MK-FZ membagi-bagikan sembako seperti dilaporkan tim IP-NA. Malahan dalam  masa tenang ini, pihaknya lebih fokus melakukan koordinasi internal dengan tim pemenangan guna mengamankan suara pada 9 Desember mendatang.
“Perlu diingat, tak ada agenda bagi-bagi sembako yang dibuat tim pemenangan MK-FZ. Kalaupun ada di lapangan, kita tak tahu. Bisa mungkin atas nama pribadi atau lainnya. Yang pasti, kita tidak pernah mengagendakan itu. Biarpun begitu, kita siap memberi klarifikasi kepada Bawaslu bila ada laporan soal itu. Tentunya, sesuai aturan berlaku,” sebutnya. (rdo)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s