IP-NA Unggul Versi Real Count

Raih 59, 65 Persen, MK-FZ 40,95 Persen
Padang, Padek—Sehari pasca-pencoblosan pilkada serentak 13 kabupaten/kota plus gubernur, perolehan suara pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit makin tak terbendung. Berdasarkan hasil hitung TPS (form) C1 yang dipublikasikan KPU-RI lewat situs resminya (https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov), dini hari tadi (11/12), pasangan IP-NA sudah meraup 59,56 persen suara.
Pasangan yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini berhasil meraup 644.744 suara sah dengan data masuk 53,68 persen (5.970 dari 11.121 TPS). Sedangkan paslon MK-FZ hanya meraih 437.789 suara (40,44). Dari tabulasi itu juga terungkap bahwa, data rekap C1 Kepulauan Mentawai paling minim baru 6,67 persen atau 15 dari 225 TPS yang ada.
Dari data itu, paslon IP-NA hanya kalah di Kabupaten Padangpariaman. Di kabupaten basis cagub MK itu, IP-NA hanya memperoleh 39.508 suara (41,54 persen). Sedangkan paslon MK-FZ memperoleh 55.609 suara atau 58,46 persen. Di sini, data masuk baru 66,67 persen atau 622 dari 933 TPS.
Sekadar diketahui rekap scan model C-1 sudah dirilis KPU RI sejak 9 Desember lalu, atau tepatnya seusai penghitungan di TPS. Awalnya, KPU menargetkan scan C1 tuntas dalam tiga hari. Namun berdasarkan perkembangan, perbaruan data berjalan sedikit lambat. “Seharusnya scan C1 itu bisa berjalan cepat,” kata anggota KPU Sumbar dari Divisi Teknis, Mufti Syarfie.
Harus dimaklumi, katanya, beberapa daerah di Sumbar akses internetnya agak lamban. Seperti, daerah perbatasan terlebih di Mentawai. Untuk Mentawai data scan C-1 baru masuk 6 persen lebih. “Tapi, beberapa daerah yang jumlah TPS-nya sedikit dan akses internetnya lancar, sudah selesai 100 persen, seperti Padangpanjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto,” jelasnya.
Rekapitulasi suara berdasarkan formulir Model C1 yang telah ditetapkan KPPS, tambahnya, hanya bersifat sementara dan bukan hasil final. Kesalahan yang terdapat pada formulir Model C1 diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat atasnya.
Di sisi lain, kemarin (10/12), Tim Pemenangan IP-NA mengaku sudah merampungkan real count berdasarkan formulir model C-1 dari paslon ini di 19 . Berdasarkan data real count final versi IP-NA (minus Mentawai, red) itu, total suara sah mencapai 1.891.127. Di mana, paslon IP-NA berhasil meraup 1.111.512 atau 58,78 persen. Sedangkan paslon MK-FZ meraih 779.615 suara atau 41,22 persen.
Paslon IP-NA berhasil unggul mutlak di Kota Padangpanjang dengan 11.695 suara atau 72,34 persen, sedangkan MK-FZ hanya 4.472 suara atau 27,66 persen. Sedangkan kemenangan satu-satunya diraih paslon MK-FZ di Kabupaten Padangpariaman dengan 85.842 suara atau 60,53 persen. Sedangkan IP-NA hanya 55.964 atau 39,47 persen.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan MK-FZ Syamsu Rahim ketika dihubungi Padang Ekspres, tadi malam (10/12), mengakui bahwa kemenangan sudah mengarah kepada paslon IP-NA. Biarpun begitu, pihaknya tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. “Bila kita lihat hasil quick count dan real count, paslon IP-NA paling banyak. Biarpun begitu, kita tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU nantinya,” sebut mantan bupati Solok itu.
3 TPS Terancam Pilih Ulang
Sementara itu, sebanyak tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Padang terancam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selain akibat pencoblosan ganda, juga akibat petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) mencoret kartu suara.
Kemarin (10/12), temuan itu dilansir Pawaslu Padang. Ketua Panwas Padang, Azwir menyebutkan, ketiga TPS itu masing-masing TPS 05 Kampunglapai, Kecamatan Nanggalo, TPS 17 Kotopanjang Ikur Koto, Kecamatan Kototangah, serta TPS 03 Binuang Kampungdalam, Kecamatan Pauh.
“Rekomendasi bakal dikeluarkan pada Jumat besok (11/12). Hari ini (Kamis malam, red), kami akan menggelar rapat bersama dengan KPPS, Panwascam dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) guna mencari kebenaran kejadian itu,” kata Azwir lagi.
Rencana PSU di TPS 05 Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, tambahnya, setelah ditemukan tiga orang pemilih mencoblos pada 9 Desember 2015 di TPS 05 tersebut. Padahal, mereka mencoblos di TPS lain. Mereka diketahui berdasarkan nama yang ada di DPT, namun kembali memilih,” jelas Azwir.
Sedangkan TPS 03 di Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Panwaslu memberikan rekomendasi PSU pada KPU, akibat adanya temuan KKPS menyilang surat suara sah saat penghitungan. Padahal, tindakan ini tidak diperbolehkan. “Yang boleh disilang itu hanya surat surat rusak,” tegasnya lagi.
Berdasarkan data diperoleh Panwaslu Padang, lanjut Azwir, DPT TPS 05 Kampunglapai, Kecamatan Nanggalo sebanyak 251 pemilih, TPS 17 Kotopanjang Ikur Koto, Kecamatan Kototangah DPT sebanyak 202, serta DPT di TPS 03 di Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh sebanyak 204 orang.
Menyikapi ini, menurut Azwir, pihaknya berencana memanggil KPPS TPS 03 Binuang Kampungdalam, Kecamatan Pauh terkait surat suara sah disilang. “Hingga saat ini, Panwaslu belum tahu penyebab KPPS melakukan penyilangan surat suara sah di TPS 03 Binuang Kampungdalam, Kecamatan Pauh tersebut,” katanya.
Berdasarkan pengamatan Panwaslu di lapangan, tambah Azwir, KPPS tidak tahu cara kerja di TPS sewaktu pemungutan suara pilkada. “Kemungkinan, KPPS kurang mengikuti bimbingan teknis yang diberikan KPU, sehingga tidak tahu cara kerja di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Padang M Sawati mengaku belum mengetahui mengetahui ada PSU di tiga TPS di Padang. “Hingga saat ini, belum ada rekomendasi dari Panwaslu Padang untuk PSU di tiga TPS,” katanya.
Jika ada PSU di tiga TPS di Padang, menurut Sawati, pihaknya siap melakukan kajian bersama pihak terkait. “Siap saja melakukan PSU, bila ada rekomendasi dari Panwaslu Padang,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengakui bahwa pihaknya menemui sejumlah temuan di lapangan. “Di antaranya, menyangkut dicoretnya kertas surat suara oleh KPPS di salah satu TPS di Kampungdalam Pauh. Kemudian, pemilih yang memilih lebih dari satu TPS, baik di Padang, Solok Selatan maupun Dharmasraya. Lalu, kekurangan surat suara di beberapa daerah,” kata Elly saat dihubungi, tadi malam.
Khusus temuan Panwas Padang, menurut Elly, pihaknya segera melakukan rapat bersama dengan beberapa PPK yang ditenggarai beberapa TPS-nya bermasalah. “Dalam kasus ini, Bawaslu maupun Panwas tak ingin gegabah memutuskannya. Soalnya ini menyangkut norma, bukan menyangkut teknis lagi. Perlu kajian lebih dulu dari kami (Bawaslu, red) baru diambil keputusan,” sebut Elly.
Sedangkan untuk Solok Selatan dan Dharmasraya menyangkut pemilih memilih lebih dari satu TPS, juga bakal ditindaklanjuti seperti temuan di Padang. “Perlu kejelasan mekanisme penyelesaiannya, dan tidak bisa diselesaikan secara adat. Namanya pemilu atau pilkada, tentunya merujuk pada pasal 128 UU No 1/2015 tentang Pilkada, dan aturan itu tidak masuk dalam perubahan,” tegas Elly.
Walau begitu, menurutnya, Bawaslu melihat secara keseluruhan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pilgub di Sumbar umumnya administasi. “Itu terjadi hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar ini,” tukas dia lagi. (zil/rdo)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s