Sumbar setelah Berpredikat Destinasi Wisata Halal Dunia

Fasilitas Belum Memadai, Butuh Komitmen Kepala Daerah
masjid-rayaKeberhasilan Sumbar menyabet penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia di ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, akhir tahun 2016, memberikan secercah harapan untuk “menjual” objek wisata daerah ini ke pentas dunia. Dampaknya, terntu saja terjadi peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, bisa tak berarti apa-apa bila pemerintah daerah tak siap dan melibatkan stakeholders terkait.
Kekhawatiran ketidaksiapan daerah memanfaatkan momentum ini, bukan tanpa alasan. Fakta di lapangan, banyak objek wisata yang masih menyisakan “pekerjaan rumah” tak sedikit. Mulai dari kesiapan infrastruktur, pengelolaan, sarana pendukung dan budaya sadar wisata masyarakat yang masih minim.
Di Kota Padang yang digadang-gadangkan menjadi tujuan wisata halal pertama di Sumbar, misalnya. Tempat ibadah di kawasan wisata, berdasarkan pantauan Padang Ekspres masih banyak yang memerlukan pembenahan segera.
Di Pantai Padang, ada sebuah mushala berwarna ungu terlihat tidak terawat. Warna cat dari sponsor salah satu jaringan seluler, mulai pudar. Beberapa hari lalu, mushala dan pintu kamar mandinya, terkunci. Sementara Mushala Al Barokah di Pantai Purus, Danau Cimpago, toilet laki-lakinya tidak dapat dimanfaatkan.
Fasilitas seperti toilet umum memang sudah terdapat di beberapa titik di Muaro Lasak, sayangnya belum dimanfaatkan maksimal. “Plangnya WC umum. Namun pas ke sana, bingung ada orang jualan,” ungkap pengunjung Muaro Lasak, Doni Toriza, baru-baru ini.
Sejumlah kekurangan inilah yang harus dibenahi Pemko ke depan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Padang, Medi Iswandi mengatakan, pihaknya sedang mengurus proses hibah aset. Sebab, mushala itu bukan milik pemerintah melainkan swasta. Otomatis, perbaikannya tidak dapat dianggarkan dari APBD Kota Padang.
Selain itu, untuk mendukung kemajuan pariwisata Padang yang jadi salah satu tujuan wisata halal, kini pihaknya sedang gencar-gencarnya membenahi objek wisata, terutama Kawasan Wisata Terpadu (KWT).
Dengan dukungan anggaran cukup besar, tambah Medi, pihaknya sudah membuat sejumlah program proritas. Di antaranya, pedistrian di Pantai Muara Lasak, Pantai Muaro, penataan dan perbaikan lanscape Gunung Padang dan lainnya.
Wali Kota Padang Mahyeldi menembahkan, keberadaan restoran halal juga menjadi perhatian serius pemko dalam menyokong wisata halal. Untuk itu, Padang sudah memiliki daftar 48 rumah makan yang layak dan halal bagi wisatawan.
Di Bukittinggi, beda lagi. Sebagai daerah dengan objek wisata paling bervariasi di Sumbar itu, kini pemda setempat tengah bekerja keras memperbaiki imejnya. Persoalan perparkiran yang salama ini sering jadi masalah pengembangan objek wisata, sedikit demi sedikit terus diperbaiki.
Pembenahan juga diarahkan pada peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan, seperti pembangunan mushala, toilet representatif, dan lainnya. Khusus pembangunan mushala, dilakukan di beberapa objek wisata. Di antaranya, kawasan Benteng Fort de Kock, Ngarai Sianok dan beberapa tempat wisata lainnya.
“Dengan diliriknya Sumbar sebagai destinasi wisata halal, tentu berimbas pada Bukittinggi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Kami melihat sebuah peluang sekaligus tantangan cukup besar di sini,” ujar Melfi Abra, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bukittinggi didampingi Sekretaris Disparpora Emil Anwar.
Melfi mengklaim Bukittinggi sudah menerapkan wisata halal sejak dulunya. Dalam perkembangannya, wisata halal Bukittinggi dibantu dengan berkembangnya surau-surau yang menjelma menjadi pesantren. “Dengan potensi itulah, Bukittinggi akhirnya menjelma menjadi kota wisata halal,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Bukittinggi Vina Kumala menyebutkan, pihaknya sudah mengajak restoran dan hotel di naungan PHRI menyukseskan wisata halal ini. “Kita yakin, wisata halal ini bisa terwujud secara baik dan konkret bila didukung kerja sama semua pihak,” kata Vina.
Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi mengungkapkan, sebetulnya Bukittinggi tidak perlu melakukan banyak persiapan lagi dalam menyambut wisata halal. “Kita sudah dibantu oleh kehidupan masyarakat sendiri yang menganut agama Islam. Sekarang hanya perlu melakukan perbaikan destinasi,” terang Irwandi.
Berbeda dengan dua kota di atas, persiapan Kabupaten Limapuluh Kota menyambut wisata halal dihadapkan pada sejumlah persoalan serius. Lebih-lebih, belakangan sejumlah kawasan di objek wisata unggulan setempat seperti Lembah Harau, kerap diwarnai kebakaran hutan yang memicu anjloknya kunjungan wisata. Hal ini diikuti mulai mengeringnya sumber air di kawasan objek wisata terkemuka tersebut.
Tak hanya sampai di situ. Keberadaan fasilitas pendukung di objek wisata itu juga masih jauh dari kata cukup. Mulai dari keberadaan tong sampah, toilet tak memadai hingga mushala. “Tahun lalu, kami mulai membangun enam unit toilet dan mushala. Sayangnya, belum selesai. Sedianya bakal dilanjutkan tahun ini,” sebut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Novyan Burano.
Hal hampir sama terlihat di jembatan layang (fly over) Kelok 9 yang menjadi salah satu ikon Sumbar. Persoalan di kawasan ini bertambah seiring mulai menjamurnya pedagang yang berjualan di sisi badan jalan.
Belum tertatanya kawasan itu, menurut Novyan Burano, salah satunya dipicu persoalan aset dengan pemprov. “Hal ini sudah dipersoalkan, namun belum juga ada kepastian sampai sekarang,” katanya.
Sementara di Pesisir Selatan (Pessel) dalam setahun belakangan banyak dikunjungi wisatawan, terus melakukan perbaikan destinasi wisata. Terutama, di objek wisata Mandeh. Salah satu bentuknya menyiapkan payung hukum pengelolaan objek wisata ini agar lebih terarah. Di samping, menjalin sinergi dengan para pegiat wisata.
“Kita berupaya memberdayakan dan mendorong berkembangnya organisasi pendorong pariwisata, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHI) dan kelompok ekowisata lainnya. Kita harapkan mereka bisa melakukan pemberdayaan berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Zefnihan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menekankan pembangunan wisata halal di Sumbar harus dilakukan bersama-sama, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, masyarakat hingga pelaku dan pegiat pariwisata itu sendiri.
“Sejauh ini, saya lihat pengembangan dan pembangunan wisata halal itu terkesan masih terpusat di Padang. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya belum terlihat. Makanya, saya tak bosan-bosan mengimbau semua pihak mari bergerak bersama melakukan percepatan pembentukan destinasi wisata halal di masing-masing daerah,” imbau dia.
Butuh Komitmen Bupati/Wako
Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rapat koordinasi lintas kepala daerah mengatakan, tahun ini Pemprov Sumbar fokus mempromosikan destinasi wisata ke penjuru dunia. Makanya, pemkab/pemko diminta berperan aktif melakukan pembenahan. “Kita sifatnya hanya mengkoordinasikan dan mempromosikan objek wisata yang ada,” terang dia.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kemenpar RI Riyanto Sofyan mengatakan, Kemenpar siap memberikan segala bentuk promosi terhadap Sumbar untuk terus menuju destinasi wisata halal.
Sumbar menjadi target utama Kemenpar untuk dibenahi. “Saat ini, Kemenpar melihat pariwisata Sumbar terbilang masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya. Untuk itu, evaluasi kegiatan dan promosi wisata harus gencar dilakukan,” ingat dia.
Hal serupa diutarakan Asisten Deputi Pengembangan Pasar Personal Kemenpar, Raseno Arya. “Meski Sumbar sudah punya wisata halal, namun pengembangan wisata masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya, sebut saja Palembang,” ujar pria yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Sumbar itu.
Di sisi lain, Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah menekankan bahwa label wisata halal tidak jadi jaminan meningkatnya jumlah kunjungan. “Justru, peningkatan jumlah kunjungan lebih ditentukan kesiapan destinasi. Jadi ayo bersama kita bernahi secara konkret dan konsisten,” ingat dia.
Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas Padang Sari Lenggogeni mengatakan, Sumbar sangat diuntungkan ketika ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Namun, hal itu bisa jadi jebakan ketika pemerintah tidak siap. “Pengunjung tidak akan kembali lagi jika fasilitas pendukung di destinasi wisata tidak memadai,” ingatnya.
Oleh karena itu, pokja wisata halal Sumbar menurutnya harus segera diaktifkan. Apalagi sejauh ini belum semua kabupaten dan kota komit mengembangkan sektor pariwisata. Ini bisa jadi ganjalan bagi Sumbar. “Sebab, kewenangan ada pada bupati dan wali kota, sedangkan gubernur hanya sebagai koordinator. Untuk itu, tetapkan saja satu atau dua pilot project dulu yang siap secara infrastruktur dan komitmen. Dengan begitu, semua pihak terkait fokus membenahi dan mempromosikannya,” tegasnya. (dby/st/fdl/uni/wni)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s